Kondisi keamanan di provinsi Sulawesi Tengah umumnya dan kabupaten Poso khususnya kini dalam kondisi sangat kondusif, setelah berakhirnya konflik horisontal beberapa tahun terakhir. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di ruang kerjanya baru-baru ini (9/11).

Gubernur menjelaskan, pemerintah daerah bersama sejumlah elemen masyarakat telah membentuk Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antar umat beragama dan pemuka masyarakat di Sulteng dalam menyikapi berbagai persoalan. “Kami mengedepankan antisipasi melalui jalan dialog sebelum gejolak terjadi di masyarakat,” ucapnya. Gubernur memaparkan meski masih ada beberapa gejolak di masyarakat beberapa waktu terakhir, namun hal itu terjadi karena dorongan emosi spontan saja. ”Memang ada satu dua gejolak di masyarakat, namun itu tidak bersifat masif,” tuturnya menjelaskan.

Gubernur Longki Djanggola mengungkapkan, yang masih menjadi persoalan adalah permasalahan keperdataan, misalnya persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah. “Persoalan keperdataan ini bisa memicu terjadinya konflik di masyarakat di masa datang,” jelasnya. Kepada pemerintah pusat gubernur meminta agar memperhatikan persoalan keperdataan ini misalnya dengan mengeluarkan regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin (F-PDIP) mengatakan, salah satu tujuan kedatangan Tim Komisi I ke Sulteng ini adalah untuk mengetahui kondisi Sulteng paska konflik Poso. “Kami datang untuk menggali informasi mengenai kondisi keamanan termasuk di Poso, sekaligus untuk memberi masukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat,” tukas Tb. Hasanuddin memaparkan. Terkait permasalahan keperdataan yang belum tuntas, Tb Hasanuddin mengatakan seharusnya persoalan keperdataan bisa diselesaikan di tingkat kabupaten.

“Kondisi Poso saya lihat sudah aman, kerukunan umat beragama pun sudah sangat baik, namun persoalan keperdataan memang harus segera diselesaikan, karena jika hal itu dibiarkan akan menjadi semacam titik api yang bisa meledak lagi,” ucap Tb. Hasanuddin mengingatkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan segala masukan dari pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat khususnya terkait persoalan keamanan akan menjadi catatan Komisi I saat rapat dengan kementerian terkait di gedung DPR Senayan Jakarta. Khusus persoalan keperdataan, Tubagus berjanji akan meneruskan persoalan tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional pusat.

Selain melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Tim Komisi I DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Komanda Korem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Muslimin Akib, Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Budi Utomo dan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Kolonel PNB Palito Sitorus. Selain itu Tim juga melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan perusahaan operator telekomunikasi, LPP TVRI dan RRI, LKBN Antara, serta PT Pos Indonesia.

Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke prov. Sulawesi Tengah : Tubagus Hasanuddin (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PDIP), KRMT Roy Suryo Notodiprodjo dan Mayjen TNI (Purn.) Salim Mengga (F-PD), Paskalis Kossay (F-PG), H. Tri Tamtomo dan Sidharto Danusubroto (F-PDIP), Indra dan HM Gamari Sutrisno (F-PKS), H. Lily Chodidjah Wahid (F-PKB), dan H. Ahmad Muzani (F-Gerindra). (Wrj.Tvp)